Minggu, 08 Maret 2015

Menakar Posisi DPR dan Partai Politik dibalik Penindihan Isu Freeport dan MEA



              
             Belum lama kasus ‘Cicak vs Buaya’ menggelagat di Masyarakat. Sontak kasus tersebut yang terpampang di seluruh media nasional seakan menjadi santapan siang malam dan menjadi topik diskusi masyarakat. Memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta membuat pandangan secara langsung untuk membela yang dianggapnya benar walaupun sebatas memfiltrasi dari beberapa media, terlepas dari apakah sumbernya pro atau kontra.
                Perseteruan antara dua lembaga tinggi Negara tersebut mendadak menjadi perhatian masyarakat khususnya beberapa masyarakat yang pro terhadap KPK.  Masyarakat yang pro terhadap KPK menggelar aksi di areal Gedung KPK dengan membawa beberapa poster yang salah satunya bertuliskan “KPK you are NOT ALONE”
                Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya geram masyarakat terhadap Polri dan dukungan penuh terhadap KPK. Masyarakat kurang puas dengan kinerja kepolisian dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, ketidak puasan rakyat tidak hanya ke polri tetapi juga terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Hasil Survey Indonesia Network Elections tahun 2013, mengatakan 72,3 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum. Ketidak puasan terhadap kinerja penegakan hukum sebesar 72,3 persen suda termasuk kinerja Polri dan KPK. Meski KPK dikeluhkan oleh masyarakat, kendati masyarakat masih berharap penuh pada KPK soal pemberantasan korupsi yang masih menggurita di negeri ini, itu ditandai dengan dukungan penuh masyarakat ketika berlangsungnya perseteruan antara KPK dan Polri.
                Masyarakat yang mengeluh atas kinerja polri dan dukungan masyarakat yang mengalir ke KPK, menggeliat setelah terjadi konflik anatar KPK dan Polri. Dukungan masyarakat yang terus tercurah ke KPK, seakan masyarakat menganggap bahwa Cicak vs Buaya adalah persoalan besar yang mesti diselesaikan bersama. Seolah masyarakat lupa bahwa ditengah kisruh KPK vs Polri adalah isu yang sangat besar menyangkut harkat dan martabat bangsa juga kesejahteraan masyarakat.
                Masyarakat seolah lupa bahwa dibalik perseteruan cicak vs buaya ada permasalahan PT Freeport yang meminta perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Masyarakat Economi Asean (MEA) yang pada akhir tahun 2015 akan segera dilaksanakan. KK II PT. Freeport yang ditanda tangani pada tahun 1991 menghasilkan perpanjangan kontrak sampai pada tahun 2021. Pihak PT Freeport khususnya Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan, Freeport sudah merencanakan investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional perusahaan hingga 2041 nanti, dengan maksud lain PT Freeport ingin meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2041.
                Investasi yang dipersiapkan oleh PT Freeport yaitu dengan menyiapkan kegiatan pertambangan bawah tanah (under ground) yang sudah dimulai PT. Freeport sejak tahun 2008. Persiapan pertambangan bawah tanah dilakukan karena 60 persen biji (ore) perusahaan masih berasal dari tambang permukaan/ Grasberg Open Pit, dan saat ini fase cadangan pertambangan permukaan sudah masuk pada fase habis, dan diperkirakan pada tahun 2017-2018 permukaan pertambangan akan semakin mengecil. Investasi yang dipersiapkan untuk tahun 2014 adalah investasi mempersiapkan tambang bawah tanah.
Beberapa lokasi yang dipersiapkan untuk tambang bawah tanah, yaitu DOZ (Deep Ore Zone), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Wild Cat. Beberapa tambang seperti DOZ, Big Gossan dan Deep MLZ sudah mulai berproduksi meskipun belum signifikan. Grasberg Bloc Cave yang terletak langsung di bawah permukaan bumi diperkirakan akan menjadi tambang bawah tanah yang memiliki potensi eksklusif. Wild Cat, diperkirakan baru akan berproduksi tahun 2025. Produksi hanya menjadi perkiraan jika kontrak kerja sama tidak diperpanjang.
Kapasitas/ design capacity tambang bawah tanah tercapai sekitar tahun 2021. Selama proses persiapan tambang bawah tanah belum ada, maka kapasitas produksi PT Freeport belum bisa meningkat. Kapasitas produksi biji perusahaan saat ini, sekitar 220.000 ton biji per hari. Untuk meralisasikan itu maka PT Freeport harus meralisasikan perpanjangan kontraknya dari tahun 2021 sampai 2041. Investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional perusahaan sampai tahun 2041 tampaknya harus diurung oleh PT Freeport. Pasalnya PT Freeport hingga batas waktu yang ditentukan yakni 24 januari 2015 tidak mampu memenuhi permintaan pemerintah yang ter-frame dalam UU No.4 tahun 2009 yang mengharuskan PT Freeport, begitupun dengan perusaan tambang yang lain untuk membangun smelter yang mengolah mineral menjadi finish product.
Memasuki batas waktu MoU (Nota Kesepahaman) perizinan raw material yang masuk pada fase kepemimpinan Jokowi – JK. Mengulur fakta, pernyataan Jokowi ketika debat Capres yang kala itu dipimpin oleh moderator Dr. Zainal Arifin Mochtar, jokowi saat itu menyatakan “Negara ini adalah milik kita semua. Demokrasi sebenarnya adalah proses mendengarkan suara rakyat”. Meninjau pernyataan jokowi dan disinkronasikan dengan penolakan masyarakat papua yang menyatakan “Akan menutup dan mengusir PT Freeport jika tidak membangun smelter/ finish product”, maka sudah seharusnya jokowi menjalankan apa yang menjadi buah bibirnya ketika sebelum menjadi presiden. 

Jokowi lewat menteri ESDM Sudirman Said dengan berbagai pertimbangan memberikan perpanjangan 6 bulan lagi sebagaimana yang tertanda pada nota kesepahaman yang baru antara PT Freeport dengan menteri ESDM. Maka seharusnya masyarakat lebih geram dengan persoalan PT. Freeport. Masalah besar bukan hanya perpanjangan MoU pembuatan smelter. Penghujung tahun 2015 indonesia akan segara memasuki Free trade area yang merupakan konskuensi Indonesia sebagai anggota ASEAN untuk membawa rakyat Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Memerhatikan kesiapan pemerintah dalam menyambut MEA dipenghujung tahun, dan bagaimana pemerintah membekali masyarakat agar siap menghadapi MEA. Berkaca pada pendapatan perkapita Indonesia yang saat ini berada dalam posisi US 4,300 miliar, bandingkan dengan pendapatan perkapita Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya. Walau Indonesia berada pada urutan ke 5 dibawah Thailand dan diatas philiphin, tetapi posisi pendapatan perkapita seperti itu tetap menggambarkan indikator standar dan kesejahteraan hidup masih dalam  posisi timpang.
Ketimpangan kesehjahteraan hidup (kemiskinan) sebesar 27,73 juta jiwa. Dalam kacamata rezim itu merupakan suatu penurunan yang berhasil ditekan dari posisi 14,15% menurun ke posisi 10,96%. Untuk mengataka kemiskinan menurun, yang mesti diperhatikan berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah sehingga berhasil menekan kemiskinan.  Penekanan kemiskinan tidak sebanding dengan output anggaran sebesar Rp 138 triliuan. 

Penekanan kemiskinan tidak mnjadi berarti, setelah kebutusun plin-plan Jokowi JK  menaik turunkan harga BBM yang berujung pada kerapuhan keuangan UMKM, naiknya sejumlah harga barang pokok yang jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dapat memperburuk rantai ekonomi. Buruknya rantai ekonomi juga makin parah dikarenakan persoalan kesehatan dikembalikan kepada rakyat dengan penerapan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
Kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA dipenghujung tahun terlihat dengan penerbitan Inpres No 11 tahun 2011 tentang pelaksanan koitmen blue print MEA yang melahirkan renstra penguatan daya saing ekonomi berupa peluncuran Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI), program aku cinta Indonesia (ACI), Ppenguatan sector UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan dan pemerintahan .
Peluncuran mega proyek MP3EI yang memaktub proyek infrastruk, proyek sektor rill dan pengembangan SDM-Iptek, secara langsung Indonesia dijadikan sebagai lapak dagang raksasa bagi modal asing dan swasta dengan pemerintah Indonesia sebagai pemilik tempatnya. Pemerintah Indonesia yang merupakan pemilik tempat, tetapi tidak punya kuasa atas pembangunan tersebut. Mega proyek untuk kelancaran MEA tersebut yang nilai investasinya mencapai Rp. 4.662,7 Triliun dan 35% diantaranya diperoleh dari pihak swasta. Pemerintah juga berusaha menggaet para investor dari luar negeri diberbagai kesempatan. Selain para investor ASEAN, pemerintah juga mengundang investor Amerika Serikat, Rusia, dan Australia untuk menanamkan modalnya pada proyek tersebut termasuk infrastruktur.
MEA yang didalamnya terdapat konstruksi MP3EI, juga tidak lepas dari peran Negara-negara dan lembaga keuangan internasional, seperti Internasional Monetarry Found (IMF), World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB), dan lembaga tersebut juga menyiapkan dana untuk mendukung proyek infrastruktur, yang ditengarai pada kuartal pertama tahun ke tiga pelaksanaan MP3EI telah menyerap investasi sebesar Rp 854 T.
Program Aku Cinta Indonesia (ACI) dan penguatan sector UMKM  sebagai arahan pengembangan ekonomi masyarakat diadakan sebagai renstra dengan asumsi, karena nilai ekspor pada awal januari sampai pertengahan pebruari mengalami penurunan 9,03 persen dari angka USD 14,62 persen. Sementara, Pembangunan dan perbaikan infrastruktur masih berputar disekitaran pulau jawa, jika hal tersebut masih berlagsung ini dapat mengakibatkan atmosfer sosial bagi daerah lain. Sebagai contoh intensitas pembangunan di papua dan Maluku tidak sepadan dengan daerah lain di Indonesia timur. Sungguh jika ini terus terjadi maka gempa sosial yang berujung pada kerusakan ekonomi akan terjadi.
MEA bukan hanya inisiatif beberapa kepala Negara yang tergabung didalamnya, tetapi juga output mindset dari beberapa Negara maju diluar ASEAN dan juga pemilik modal. Setelah krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa, maka para pemilik modal tertarik menggarap ASEAN, yang dipandangnya ASEAN memiliki total perdagangan yang naik dari USD 17,14 triliun ke USD 72,3 triliun. Indonesia mendapat pengecualian, walaupun dengan pendapatan perkapita 4,30 M, Indonesia merupakan santapan empuk yang telah dibagi dalam masing-masing koridor ekonomi yang memiliki tema sesuai dengan potensinya. Koridor ekonomi Sumatra sebagai “Sentra Produksi dan pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”, Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”, Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.
Memisahkan pulau dengan kondisi ekonomi yang sesuai dengan temanya merupakan bentuk baru pengkonsentrasian wilayah – wilayah untuk dieksploitasi para pemilik modal. MP3EI sebagai bagian dari renstra MEA merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk membantu investor menemukan daerah-daerah baru dengan kekhususan masing-masing dan mempermudah para pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.
Untuk itu masyarakat seharusnya lebih jeli melihat roda isu yang center menyangkut harkat martabat bangsa dan ksejahteraan rakyat. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kasus ‘cicak vs buaya’ juga merupakan bentuk manipulatif media untuk menutupi isu strategis yang seharusnya menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana kinerja rezim Jokowi JK. Jika kasus Cicak vs Buaya dijadikan penindih atas kasus Freeport dan MEA, maka salah satu yang diharapkan sebagai kritukus dan mengunkit masalah tersebut adalah DPR dan Partai Politik.
Salah satu yang diharapkan adalah DPR dan Partai Politik. DPR sebagai Perwakilan Rakyat sudah seharusnya amanah terhadap aspirasi dari rakyat. Partai politik seharusnya dekat dengan rakyat, megedukasi sesuai dengan background Ideologi masing-masing, akan tetapi kasus strategis seperti Freeport dan MEA tidak ditanggapi begitu serius oleh DPR dan Partai Politik. Hal tersebut terlihat dengan diamnya DPR dan partai politik ketika Freeport tidak menaati UU yang berlaku, pemerintah tidak menyangsi Freeport, dan pemerintah membuat peraraturan, begitupun DPR untuk meralisasikan MEA yang didalmnya terdapat beberapa renstra yang akan menghisap rakyat dan menjual kedaulatan Negara.
Menteri ESDM Sudirman SAID beserta petinggi PT Freeport menandatangani nota kesepahaman agar Freeport bisa melaksanakan raw material exporting yang jika dipandang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, semestinya MoU PT Freepot tidak diperpanjang dan idealnya kontrak PT Freeport dicabut. Selain persoalan PT Freeport yang tidak taat peraturan dan pemrintah yang amnesia peraturan, persoalan yang jauh sangat mengkhawatirkan yakni sikap pemerintah yang menindas rakyat atas nama regulasi untuk mempermudah pelaksanaan MP3EI sebagai bagian dari MEA. Perpres No. 32 Tahun 2011 mengamanatkan perbaikan 28 aturan yang dapat menghambat pelaksanaan MP3EI dan membuat aturan-aturan baru untuk mempercepat dan memperluas investasi.
Aturan yang dalam perbaikan, terdiri atas tujuh UU, tujuh peraturan pemerintah, enam peraturan Presiden, keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Sembilan peraturan menteri yang telah rampung pada akhir tahun 2011. UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu aturan yang dibuat untuk melancarkan program MP3EI yang merupakan renstra dari MEA. Melalui UU tersebut, proses pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah, namun jika tak kunjung ada kesepakatan, maka pemerintah melakukan penitipan ganti rugi untuk pemilik tanah langsung ke pengadilan. Adapun aturan lain untuk melancarkan investasi, yakni PP No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang tertentu atau di Daerah tertentu.
Perpres No.28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. Penerbitan Peraturan Perundang – undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur, yang menghasilkan terbitan, Perpres No. 55/2011 tentang RTR Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, dan Takalar), Perpres No.88/2011 tentang RTR Sulawesi, Perpres No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provonsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Perpres No. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Berkaca dari dari regulasi di atas seharus DPR dan Partai Politik menjadi patron bagi rakyat untuk menendang segala regulasi yang justru menginjak harkat martabat bangsa serta merampas kemakmuran rakyat. DPR seharusnya mempu mencegah regulasi yang lahir dari legislasi, bukan malah menjadi bagian dari pada pembawa kerusakan. Begituhalnya dengan Partai Politik dengan freme Ideologinya harus mampu mendesak DPR agar tidak terjadi segala bentuk regulasi yang menikam dan bersama rakyat, menjadi bagian dari rakyat dalam mencegah segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim feodal borjuasi yang tidak menggambarkan semangat konstitusi.
Namun kenyataannya DPR dan Partai Politik tidak mampu menjadi patron dari rakyat. Untuk DPR, Dalam memperjuangkan hak rakyat, itu tergambar jika dalam proses pemungutan suara saja. Untuk Partai Politik hanya sebagai toko yang menampung para calon yang terpaksa rakyat membelinya karena bingung entah apa yang akan dilakukan untuk memperoleh kesejahteraan. DPR sebagai sebagai pelaksana partai politik bukan tidak mampu merealisasikan ideologinya dalam memperjuangkan hak rakyat, begitupula dengan partai politik. Kerana partai politik tidak mempunyai Ideologi yang jelas, sehingga apa yang ditawarkan sangat samar. Ketidak jelasan Ideologi partai politik, menjadikan partai politik hanya sebagai gerbong kata-kata penuh janji tanpa makna.
Partai politik hanya sebuah alat untuk melaksanakan rencana strategis orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya, dan orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut menjadikan Partai Politik ujung tombak dari pada pemilik modal untuk merealisasikan kepentingan para tuannya, ‘,menghisap darah’ 252 Juta Jiwa penduduk Indonesia. Sehingga dari semua Partai Politik yang ada di Indonesia yang tidak memiliki ideologi yang jelas atau tidak sama sekali, maka rakyat patut menghilangkan kepercayaannya.
Namun jika ada Partai Politik yang mempunyai kejelasan Ideologi dan mampu menjabarkan pusat kerusakan dari bangsa ini serta mempunyai solusi yang terang untuk mengantar Indonesia pada perubahan, baik itu partai politik di dalam parlemen maupun diluar perlemen sekiranya patut untuk dipertimbangkan, tetapi sampai hari ini belum ada partai politik di dalam parlemen yang mempu menjelaskan apa yang membuat Indonesia rusak, serta memberikan solusi kongkrit. Maka sudah saatnya rakyat mencari barisan diluar parlemen yang paham akan persoalan bangsa serta memiliki solusi yang kuat untuk mengantarkan Indonesia menuju perubahan yang hakiki. []