Kamis, 17 September 2015

UU No. 23 Tahun 1992 : Berjalan dalam Kekaburan (Bagian I)




Persoalan anggaran yang membelit, swastanisasi yang menguat menjadikan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Berangkat dari persoalan hutang, sektor swasta sejak triwulan ketiga mengalami ambruk keuntungan. Mengatasi persoalan buruk tersebut pemerintah lewat BI dan dikeluarkan dalam bentuk anggaran, pemerintah harus membayar liquiditas atas apa yang terjadi pada swasta. Sebagai penopang PDB swsta terus meningkatkannya. Namun hal lain, GDP terus turjun pada tangga bawah.

Peningkatan pendapatan Negara seharusnya menjadikan kesehatan nasional terlaksana sebagaimana UU No. 23 tahun 1992 tentang sehat. UU tersebut menekankan bagaiman individu sehat secara social dan ekonomis. Secara sosial masyarakat mampu berinteraksi positif, dan secara ekonomis masyarakat tercukupi sandang, pangan, dan papannya. Namun, bukan hanya sehat secara sosial dan ekonomis yang menjadi penekanan. Terbebas dari penyakit tetap menjadi faktor utama, tanpa melupakan kondisi sosial dan ekonomis.

Individu sebagai kumpulan yang membentuk masyarakat. Pandangan interaksi sosial yang positif adalah tidak terjadinya dominasi individu kepada individu yang lain. Hal itu berlaku juga pada lingkungan ekonomi, bahwa ketika terjadi dominasi individu terhadap ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka bias dipastikan akan bias dalam tata sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka APBN, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai keprluan preventif-kuratif. Alokasi anggaran untuk keperluan preventif dan kuratif, guna mengontrol penyakit yang bersumber dari lingkungan alami secara langsung maupun dari aktivitas pertambangan dan perindustrian.

Jumlah penyakit menular belum turun secara signifikan (Baca Renstra Kemenkes 2015 – 2019), sedangkan jumlah penyakit yang bersumber dari aktivitas pertambangan dan perindustrian diperkiran akan bertambah seiring dengan continuitas hasil limbah industry. namun, terjadi kekeliruan dalam penanganan penyakit. Pemerintah ‘menunggu’ timbulnya penyakit baru, lalu mengeluarkan kebijakan. Sementara bias tata sosial ekonomi dalam UU No. 23 tahun 1992, akibat individu yang ingin meningkatkan derajat sosial dan ekonomisnya dengan cara menguasa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tanpa memikirkan kesehatan orang lain dalam jangka panjang.

jumlah industry dan pertambang di Indonesia cukup banyak, dan berpotensi untuk menghasilkan pencemaran lingkungan. Secara tekhnis, semestinya dilaksanakan pengamatan dalam Simpul satu. Pengamatan simpul satu yang dimaksud adalah berpikir tentang penyakit apa yang bias dihasilkan oleh sumber tersebut, dan memungkinkan untuk melaksanakan tindakan preventif secara dini.

Menjadi keharusan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ketika dimonopoli oleh individu yang ingin mengamankan derajat sosial dan ekonominya lantas menyebabkan problem penyakit, sosial, dan ekonomi pada masyarakat. Maka SDA yang dikuasainya tersebut harus dikembalikan kepada Negara.

Regulasi yang dibuat oleh Negara, mesti menetapkan standarisasi tentang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Indonesia yang berparadigma kapitalistik neoliberal, mengaminkan tindakan para pemilik modal untuk menguasai SDA yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Selanjutnya paradigm sosial bukan hanya berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Namun, paradigm sosial yang harus dibangun adalah terciptanya rasa aman dan nyaman bagi sesama.

Sementara produktifitas sosial dalam hal ini rasa aman dan nyaman masih sangat langkah di Indonesia. Lihat saja, persentase tingkat kriminalitas yang terjadi meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2014 tindak kriminalitas sebesar 58% dan di prediksi meningkat di tahun 2015. Dari berbagai alasan, persoalan ekonomi yang melatar belakangi lahirnya tindak kejahatan tersebut.

Inilah yang kami maksudkan bahwa antara satu system dan system yang lain saling berhubungan. Ketika penguasaan SDA terjadi dominasi oleh pemilik modal, Negara menjadi tidak berkutik untuk menetapkan kebutuhan primer dan upah yang sesuai bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas dengan alasan ekonomi akan terus terjadi.

Pemerintah tidak hanya harus memahami UU No. 23 tahun 1992. Tetapi persoalan mendasar Indonesia, seluruh standarisasi kehidupan dikembalikan pada paradigm kapitalistik neoliberal. Akibatnya langkah yang diambil pemerintah dalam menetapkan kebijakan selalu mengarah kepada pemilik modal, dan regulasi internasional yang sengaja dibuat untuk menenggelamkan Indonesia pada pengerukan SDA-nya oleh swasta.

Bila tidak ada pembahruan standarisasi maka system kesehatan Indonesia tetap menjadi penghubung bagi pebisnis untuk menjadikan kesehatan sebagai ladang. Maka, secara frontal diperlukan adanya opini dan kampanye anti kapitalisme neoliberal, dan memberikan solusi jelas pada masyarakat atas persoalan Indonesia yang sesunguhnya. []

Minggu, 23 Agustus 2015

Corak dan Arah Gerakan Mahasiswa




Mahasiswa menjadi tangga tertinggi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kata ‘Maha’ menempatkannya menjadi pembelajar yang lebih tinggi dari Murid, Pelajar, dan Mahasiswa.  Derajat pendidikan yang lebih tinggi dari tiga tingkatan dibawahnya tersebut, tidak lantas menjadikan Mahasiswa menjadi pembelajar yang tinggi. Maksud dari pada pembelajar yang tinggi bukan hanya dari jenjang pendidikan Mahasiswa, tetapi Mahasiswa diharapkan menjadi pembelajar yang mampu ber-Iqra dan ber-hijrah secara Rasional, Analtik, Kritis, dan Sistematis.
H.O.S Cokroaminoto sang penggagas Sarekat Islam (SI) pernah menyampaikan kepada muridnya bahwa Iqra (Baca) bukan sekedar membaca dalam bentuk tekstual dan teks book. Membaca fenomena alam, kondisi lingkungan dan kondisi negara yang tidak lagi searah dengan nilai-nilai Qurani maka itulah membaca. Berkenaan dengan Hijrah Cokroaminoto pernah menyampaikan kepada KH. Agus salam, “Sampai dimana kita berhijrah”. Cokroaminoto menjelaskan bahwa didalam hijrahnya Rasulullah SAW kaya akan pelajaran, Hijrahnya kita kali ini adalah beralih dari keburukan menuju kebaikan, dan beralih dari keterjajahan menuju kemerdekaan dengan nilai luhur penerapan syariat islam.

History of Struggle ‘Mahasiswa’
Negara lain, pelajar dengan strata Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, dsb dikenal dengan istilah student (pelajar). Pelajar di indonesia dengan strata Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, dsb di kenal dengan istilah Mahasiswa. Sebagai mana dijelaskan sebelumnya. Istilah Mahasiswa ini tentu berbeda dengan Student (Pelajar), ‘Maha’ terpelajarnyalah Mahasiswa di Indonesia menempatkannya selalu berperan aktif dan mengambil bagian dalam tongak sejarah indonesia entah itu pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan sampai saat ini Mahasiswa Indonesia terus mengambil peran dalam berbagai dinamika negera indonesia.

History of Struggle ‘Mahasiswa’ – Pra Kemerdekaan
Kala itu istilah mahasiswa belum begitu populer. Para pemuda dengan latar belakang pesantren menggagas perwalanan terhadap belanda. Lahir dari tangan pemimpin Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 oktober 1905 yang akhir berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) dengan memperlebar sayap geraknya ke arah politik dan dakwah islam. Salah satu tokoh sentralnya yang dikenal dengan slogan “Setinggi Ilmu, Sepintar-pintar Siasat, dan Semurni-murni Tauhid, menggagas SI diumur 30 tahun yang masih terbilang muda.
Warna perjuangan di Tahun 1908 juga menjadi jalan bagi Mahasiswa School tot Opleiding Van Indische Artsen). Organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para Mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo san suraji, oleh Dr. Wahidin Sudirohusudo dijadikannya Budi Utomo sebagai organisasi untuk menghimpun pemuda dalam melaksanakan aksi sosial membantu masyarakat khususnya pada bidang kesehatan. Walaupun organisasi yang sifatnya sosial tetapi lambat laun Budi Utomo sedikit berhaluan ke arah politik, setelah beberapa kadernya terkontaminasi pemikiran-pemikaran dari Syarikat Islam.
Api perjuangan para Mahasiswa pra kemerdekaan tidak berhenti di Sekolah Tinggi dalam negeri seperti STOVIA. Tahun 1923 geramnya para Mahasiswa melihat kebengisan pemerintahan Hindia-Belanda, mulai dari monopoli SDA yang makin menjadi-jadi, kerja paksa maka muncul inisiatif para mahasiswa nusantara yang studi di luar negeri mendirikan Indonesische Vereeningin yang diselang perjalananya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI yang awalnya hanya sebgai lembaga diskusi membicarakan kebiadaban pemerintia Hindia-Belanda, lambat laun memperlihatkan aksi parlemen jalananya dalam usaha mencapai kemerdekaan.
PI juga merupakan cikal bakal munculnya generasi Sumpah Pemuda, para penggaga PI sebelumnya mambatasi keanggotan hanya pada mahasiswa yang studi di luar negeri. Batasan keanggotaan tersebut akhirnya ditutup dan kran keanggotaan dibuka untuk seluruh pemuda baik yang mendapatkan pendidikan formal maupun non formal tanpa memandang status, sehingga meletuslah aksi 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sumpah pemuda.

History of Struggle ‘Mahasiswa’ – Kemerdekaan
Setelah pereistiwa rengasdengklok dan memasuki tahun kemerdekaan. Tahun 1966 merupakan warna-warni gerakan mahasiswa. Membludaknya gerakan mahasiswa tidak lepas dari peran parta politik. Dalam dinamikanya, partai poltik menjadikan gerakan mahasiswa sebagai alat untuk mendapat kekuasaan. GMKI Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik,Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.
Terlepas dari itu semua, paratai politik dan gerakan mahasiswa memiliki kesamaan visi yakni menolak adanya legitimasi Multi Nasioal Cerporate (MNC) dan Total E&P yang diberikan jalan oleh soekarno. Selain menolak legitimasi soekarno, gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) juga menjadi alat militer dalam menumbangkan Komunis. Tumbangnya komunis dan berakhirnya pemerintahan soekarno membawa perubahan menuju Orde Baru.
Jika sebelumya pada masa orde lama gerakan mahasiwa menjadi kerabat militer. Pada masa orde baru gerakan mahasiswa justru bertolak belakan dengan militir. Akibat ketidak puasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan soeharto ditambah dengan kecurangan partai golkar dan kebijakan penggusuran rakyat kecil untuk pembangunana Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membuat gerah mahasiswa sehingga melahirkan aksi golput, aksi gerakan menentang pembanguanan TMII.
Tidak henti-hentnya aksi para mahasiwa, menyebabkan lahirnya kebijakan Normalisasi Kegiatan Kampus/ Badan Koordinasi Kebijakan Mahasiswa (NKK/BKK). Lantas tidak menyurtkan aksi untuk mengecam. Akasi dilakuakn dibilik lembaran kertas kemudian disebar disudut-sudut kota hingga obor semangat kembali menyala pada tahun 1977. Semangat yang kembali menyala hingga  melahirkan aksi dengan tagline “Turunkan Soeharto” di Kampus ITB membuat geram militer dan situasi kampus menjadi darurat perang.
Banyak aktivisi mahasiswa yang ditangkap begitu pula rektor dan pejabat kampus yang dicopot  dari jabatannya akbit mendukung penuh aksi mahasiswa. Aksi di bungkam pada oktober 1977 tidak meyurutkan bara api, hanya selang sebulan aksi kembali membara di kampus ITS dengan hasil yang sama. Hingga aksi tetap berlanjut denga penah dan kertas putih sampai rezim orde baru menggunakan taktif political soft dengan menghapuskan NKK/BKK dan membentuk Senat Mahasiswa (SEMA), dan Unit Kegiatan Kampus (UKM). Lewat nalar kritis mahasiswa, mereka mengetahui bahwa pembentukan lembaga internal tersebut untuk menghibernasikan mahasiswa dari aktivitas kritis, dan menutupi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pemerintahan orde baru. Keborokan kinerja rezim orde baru mulai dari praktik KKN, ketimpangan ekonomi hingga menyebabkan membumbungnya harga soembaka, melemahnya nilai tukar harga rupiah hingga menyebabkan inflasi memaksa soharto untuk turun pada tahun 1998.

History of Struggle ‘Mahasiswa’ – 1998 hingga Kini
Angin segar reformasi dan kemenangan mahasiswa lantas tidak menjadikan negeri ini bergelimpangan sejahterah. Kenyataanya, generasi reformasi tidak melihat kesejahteraan yang berangsur pulih. Sebaliknya reformasi menjadi alat koorporasi borjuasi memegang kendali tali kebijakan negeri. Kendali koorpotasi berjuasi dengan wajah liberal mulai zaman, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi Dodo memaksa mahasiswa untuk kembali melakukan parlemen jalan walaupun kebanyakan hanyat ikut-ikutan.

Analisis (1)
Perjuangan pemuda/mahasiswa awal pra kemerdekaan sampai dengan pra reformasi dituntut karena fenomena kebengisan para penguasa yang begitu mencuat. Sehingga melahirkan perjuangan yang bisa dikatakan begiti kuat diawalnya tetapi surut jatuh diakhirnya. Jika kembali mengulangi perjalanan perjuangan pemuda/mahasiswa memiliki ending yang sama yakni tidak mempu mempertahankan tujuannnya hingga akhirnya gerakan yang dibangun hancur dan hilang. Adapula yang mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi tidak mampu mempertahankan tujuannya serta konsistensinya. Sebab tujuan dan konsistensi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu gerakan mahasiswa. Tujuan dan konsistensi yang menjadi tolak ukur, tidak akan bertahan tanpa adanya garis pisau bedah gerakan mahasiswa yang penulis sebut sebagai ideologi.
Ideologi yang menjadi pisau bedah juga lantas tidak menjadikan gerakan mahasiswa siswa bertahan jika ditinjau dari ideologinya itu sendiri. Walaupun kita ketuhui sebagaimana pembahasan sebelumnya berbagai gerakana mahasiswa yang ada di indonesia terlahir dengan kodisi yang memaksa untuk berjuang tanpa memahami dasar ideologi dan batasannya. Adapun yang terlahir dari pada wujud ideologi, tetapi tidak menjadi perjuangan berarti karena ideologinya sendiri yang tidak menyentuh masyarakat, dan tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan. Adapun ideologi yang dianggap mampu menjawab tangan dan sebagai solusi penuh bagi masyarakat, tetapi perjuangan mengalami kandas ditengah jalan disebabkan ketidak pahaman mengenai pelaksanaan yang benar dari pada ideologi tersebut

Analisis (2)
Kapitalisme dengan desain neoleberal yang berbuntut pada penguasaan SDA indonesia oleh asing menjadikan kesengsaraan terhadap rakyat. Kesengsaraan yang terjadi menjadi sebab mahasiswa untuk berjuang menyampaikan gagasan dan ideologinya sebagai solusi atas permasalahan indonesia. Karena permasalahan berada pada penerapan kapitalisme dengan wajah liberalnya maka solusi dibatasi hanya pada ideologi selain dari pada kapitalisme. Berbicara ideologi diluar dari pada kapitalisme tentukita hanya akan mendapatkan dua wacana yakni wacana ideologi sosialis komunis dan wacana ideologi islam.
Sosialis komunis sebagai wacana mengantar indonesia pada perubahan tentu tidak menjamin akan ada perubahan. Selain karena ideologi tersebut pernah direalisasisakan oleh pemerintahan orde lama. Pada kenyataannya pemerintahan orde lama juga tidak mampu lari dari koorporasi besar yang siap menghisap urat nadi bangsa ini. Selain itu ideologi yang diemban oleh PKI pada masa orde lama, tentu mendapatkan massa yang bukan berasal dari kesadaran massa akan kemampuan ideologi tersebut, tetapi hanya karena persoalan akalnya yang dikalahkan oleh perut, sehingga dengan pemberian sembako dan uang ia pun turut bergabung dengan partai tersebut. Lebih dari itu semua kenyataan yang ada di orde baru ketimpangan masih meluas sementara sumber daya melimpah menjadi bukti bahwa ideologi sosialis komunis tidak mampu menjawab persolalan negara ini.
Wacana ideologi islam yang akhir ini dikaburkan oleh adanya ISIS yang notebene merupakan desai Amerika Serikat (AS) untuk melemahkan politik islam. Walaupun mengalami pengaburan tetapi tidak menyudutkan semangat masyarakat indonesia untuk megkaji. Ideologi islam memang belum pernah diterapkan di indonesia, namun penerapan ideologi islam pernah mencakup wilayah nusantara. Cakupan penerapan ideologi islam sampai ke bumi nusantara, inilah yang menjadi sebab syarikat islam untuk kembali berjuang mengembalikannya, walaupun tersadar perjuangan mendakwah kan islam secara kaffah oleh syariat islam tidak menyentuh sampai ‘urat nadi’ masyarakat disebabkan karena politik blok dalam yang dilaksanakan oleh HJFM Snevlet untuk menghancurkan tubuk Syarikat Islam dari dalam.
Perjuangan penegakkan kembali syariat islam dalam bentuk negera di masa kemerdekaan juga tidak berhenti. Partai masyumi sebagai lokomotif yang mendapatkan 70% suara dan berhasil menduudki parlemen ternyata memiliki nasib sama dengan sayrikat islam yakni dihancurkan dari dalam. Tentu berbeda dengan PKI yang dihancurkan dari luar dan tidak mendapatkan simpai ikhals dari masyarakat. Berbeda dengan Sayarikat Islam dan Masyumi yang mendapatkan dukungan ikhlas dari masyarakat, dukungan dari masyarakat yang penuh menjadi ketakutan bagi para pendengki islam hingga ia meruntuhkan islam islam dari dalam dengan membuat politik blok dalam.
Maka kewajiaban kita sebagai generasi islam saat ini, mempelajari kesalah dimasa lalu, takti para pendengki islam sehingga islam kembali berjaya dalam penerapan ideologinya secara kaffah melului institusi daulah khilafah islamiyah. Untuk itu bagi kita generasi isalam saat ini kewajiban berdakwah dimanapun kapan pun, dan tidak membatasi objek dakwah pada masyarakat kampus saja. Kewajiban berdakwah dalam membentuk kelompok, sebagaimana Allah SWT berfirman :
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang  mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali- Imran : 105)
Allah SWT berfirman :
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada kepada Allah” (QS. Ali- Imran : 110)
Islam sebagai Aslamtu (Jalan keselamatan), merupakan al-haq yang harus kita seru, sedangkan hukum-hukum ataupun ideologi yang tidak bersumber dari islam yang mengantarkan kepada kamungkaran maka wajib kita mencegah, sebagai konsekuansi kita seorang muslim [] Wallahu Wa’lam bis showab

Minggu, 07 Juni 2015

Desain Neoimperialisme melalui senjata Neoliberalisme Dari Berbagai Rezim




Ketika islam masuk di nusantara pada abad ke-7 M dan ditandai pula dengan diterapkannya syariah islam, secara politik islam sudah dilegalisasikan di dalam kekuasaan. Seiring dengan berdirinya Kesultanan Islam pertama, yakni kesultanan perlak (840-1292 M). Secara institusi islam diterapkan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan budaya. Namun, tatkala kolonialisme menghantam nusantara, sampai berselang sejarah kaum muslim nusantara  mampu menghantaman mundur penjajah, sesungguhnya kolonialisme belum ‘pulang’ dari tanah nusantara bahkan sampai bergatinama menjadi indonesia, kolonialisme masih ada!.

Kolonialisme dalam bentuk dan strategi baru dikenal dengan istilah neoimperialisme. Neoimperialisme mulai di desain oleh Amerika serikat (AS) menjelang berakhirnya perang dunia II. Konstruksi politik jajahan AS dibuat untuk melestarikan penjajahannya itu sendiri, dengan cara memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya dan diikat dengan utang. Taktik dan intervensi Amerika Serikat dalam melangsungkan neoimperialismenya tergambar ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA/ Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 1 Mei 1963 memutuskan menyerahkan Irian Barat menjadi bagian dari indonesia,saat itu Irian Barat masih menjadi bagian daerah jajahan belanda.

intervensi selanjutnya dibuka cukup lebar oleh proklamator bangsa, pada tahun 1963 AS melalui Internatioanl Monetary Found (IMF) memberikan peminjaman terhadap indonesia sebesar USD 17 juta. Selang pergantian Pemerintahan dari Soekarno ke Pemerintahan Soeharto, sikap soeharto terhadap modal asing sangat ‘vulgar’ dibanding soekarno yang bersembunyi dibalik konsep marhaenismenya. Sikap pro Soeharto pada modal asing dan semakin jatuhnya Indonesia pada jurang neoimperialisme terbukti dengan undang-undang (UU) pertama yang ditandatangani Soeharto yakni UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dari dua desain politik jajahan diatas yakni penyerahan Iriang Barat dari UNTEA yang merupakan lembaga AS terhadap Indonesia pada tahun 1963 dan penandatanganan UU Modal Asing menghasilkan izin tambang PT. Freeport Sulphur (Sekarang McMoran)  dengan jangkan waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981, walau tambang tersebut telah beroprasi sejak tahun 1972.

Utang luar negri (ULN) sebesar USD 2,1 Miliar yang sebagian merupakan warisan ULN dari rezim Soekarno kepada rezim suharto. Banyaknya hutang yang diwariskan rezim Soekarno terhadap rezim Soeharto, tidak membuat Soeharto untuk berhenti berhutang. Kedekatan Soeharto terhadap Blok Barat dan beberapa Lembaga donor seperti World Bank (WB) dan IMF. Kedekatan tersebut tidak lepas dari desain politik AS yang menjadikan Rezim Soeharto mendapatkan komitmen pinjaman baru sebesar Rp 46,88 triliun tiap tahun selama kurun 32 tahun Soeharto menjabat.

Membumbungnya hutang pada rezim soeharto tidak lantas menjadikan kondisi indonesia membaik. Fokus soeharto memanfaatkan ULN menuju pembanguanan, terutama mengarahkan Indonesia menjadi negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi rill masyarakat pada saat itu yang merupakan masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kesiapan soeharto menuju  arah industrialisasi tidak sejalan dengan frame edukasi masyarakat. Selain persoalan pendidikan, monopoli impor menyebabakan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang sama masuknya dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan, memungkinkan sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri secara tidak transparansi.

Saat indonesia di era Soeharto terjadi kesenjangan produktiftas berkaitan dengan lemahnya alokasi aset  ataupun faktor produksi, seperti alokasi aset hutang ke arah pembangunan yang tidak merata dan sentralisasi ibu kota. Faktor produksi industrialisasi digalakan secara penuh tanpa pemerataan pendidikan, dan produksi agrari mengalami sumbatan modal sehingga menyebabkan peringkat indonesia turun dari ekspor menjadi swasembada beras. Ketergantungan pada utang luar negeri dan desain liquiditas yang mengharuskan pemerintah membayar kerugian perusahaan swasta, maka desain politik AS dengan konsep neoimperialisme terbaca ketika rezim jago utang utang meningkatkan intensitas peminjaman sekitar Rp 48,88 trliun tiap tahun yang berasal dari IMF dan WB. Penandatanganan  Leter of Intent (LoI) yang merupakan syarat dari Rp. 48,8 triliun per tahun mengharuskan Indonesia melaksanakan butir LoI tersebut, yakni penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), memberi peluang masuknya perusahaan multi nasional, privatisasi BUMN, (Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang ).

Bersamaan  dengan itu, ketika indonesia jatuh dalam Foreign Exchange Market (Forex)/ Pasar Valuta Asing (Valas), IMF dan WB menggucang tubuh indonesia melalui Bank Sentral/ Bank Indonesia (BI). Ketika pergerakan market money meninggi, IMF dan WB memanfaatkan Returtn on Investment / Laba atas Investasi (RoI). Dalam rumus neoimperialisme kapitalisme, mekanisme liquiditas menjadi senjata ketika market money dalam Forex mulai meningkat, maka dalam kejadian ini IMF dan WB meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, mau tidak mau Bank Sentral/ BI harus menggunakan cadangan devisa untuk membayar jatuh tempo dan menstabilkan pasar. Pembayaran yang jatuh tempo bukan hanya berkenaan dengan Rp, 48,88 triliun peminjaman. Bank Sentral juga menjalalankan program liquiditas terhadap 16 perusahaan terutama perusahaan Bank. Program liquiditas yang dilaksanakn indonesia untuk 16 perusahaan, menyebabkan perusahaan tersebut mengadakan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), menaikan tingkat harga dan bahkan gulung tikar. Cadangan devisa Bank Sentral anjlok akibat liquiditas yang harus dipenuhi kepada IMF dan World Bank, mendorong pemerintahan soeharto melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal nasional dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi tersebut kembali digunakan untuk membayar liquiditas kepada IMF dan WB.

Desain neoimperialisme yang dilaksanakan tubuh pemerintahan Soeharto tidak lepas dari kreasi teknokrat pro liberalisme seperti, Soemitro Djojohadikusomo (Menteri Perdagangan), Widjojo Nitisastro (Kepala Bappenas), Emil Salim (Wakil Ketua Bappenas), Ali Wardhana (Menteri Keuangan), Subroto (Dirjen Pemasaran dan Perdagangan), Moh. Sadli (Ketua Tim Penenanaman Modal Asing), dan Sudjatmoko (Dubes RI di Washington). Mereka semua para intelektual yang mengenyam pendidikan barat. Melalui Paul Hoffman (Ford Foundation) AS berhasil mendesain Neoimperialisme dalam bentuk Intelectual Frame. Masih dalam pemerintahaan Soeharto, Desain Neoimperialisme dalam pemerintahanya juga dilaksanakan melalui bentuk peraturan perbankan yang di implementasikan dalam Pakto 88 (Paket deregulasi 27 Oktober 1998) yang merupakan aturan paling liberal pada zamannya dibidang perbankan. Dalam peraturan tersebut mengizinkan bank-bank asing lama dan yang baru masuk membuka cabangnya di beberapa kota.

Lengsernya soeharto pada tahun 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie. Kado pemerintahan Soeharto kepada Habibi yakni warisan hutang yang mencapai USD 53 miliar ditambah hutang Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga total hutang pemerintahan Habibie mencapai USD 171 miliar. Proses akumulasi hutang pun terus berlanjut hingga capaian yang paling besar sekitar USD 178 miliar.

Memasuki pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi penurunan dari USD 178 miliar yang merupakan warisan hutang pemerintahan B.J Habibie, ke 157 USD. Turan hutang bukan berarti menyusutnya neoimperialime barat.

Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, gaung Neoimperialisme dengan semangat Neoliberalisme semakin menjadi-jadi. Hal itu terlihat dari produk yang merupakan output pemerintahan Putri Bapak Presiden Sang hobi orasi (Baca : Soekarno) ini, diantaranya UU Migas, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air. Mengawati juga menyerahkan pengelolaan ladang gas LNG (Liquid Natural Gas) Tangguh kepada cina. Privatisasi Indosat juga dilakukan yang kemudian dijual dengan harga saham mayoritas kepada Tamasek sebuah perusahaan telekomunikasi asal Singapura, padahal ketika itu provit Indosat sangat menguntungkan di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tahun 2004 suksesi kepemimpinana dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Peralihan tahun dengan pemerintahan baru sedikitpun tidak mampu merubah keadaan. Hegemoni asing sebagai desain neoimperialisme dengan kekuatan neoliberalisme semakin menunjukkan eksistensinya. Blok Cepu diserahkan ke Exxon Mobile, buktinyata dari realitas kebijakan ekonomi neoliberal yang di adopsi oleh pemerintahan SBY. Masa pemerintahan SBY tercatat empat kali menaikan Harga BBM (3 kali ketika JK Wapres, 1 Kali ketika Boediono Wapres). Bahkan di tahun 2005, BBM mengalami kenaikan sebesar 160% dari masa seblumnya. Selain itu juga, pengesahan UU No. 25/2000, telah berdampak pada terbukanya pintu masuk bagi para investor asing yang ingin merampok kekayaan alam Indonesia. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa desain neoimperialisme melalui neoliberalisme adalah ideologi ekonomi yang diusung oleh rezim pemerintahan SBY baik pada saat duetnya dengan JK maupun Boediono.

Neoimperialisme dengan senjata neoliberalisme pada pemerintahan SBY, menjadikan UU Migas dan UU Penanaman Modal sangat kental nuansa liberalisasi. Bahkan kedua UU tersebut dilahirkan dalam rangka liberalisasi ekonomi yang digencarkan oeh IMF, WB, Asian Development Bank (ADB), dan World Trade Organisation (WTO). Semangat neoliberalisme yang dijalankan pemerintahan SBY sebagai desain neoimperialisme, dengan bangganya SBY melaporkan kepada United States Agency for International Development/ Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) bahwa banyak UU bidang energi yang sesuai dengan pesanan asing.


Pemerintahan SBY – Boediono telah tutup masa, dan kompetisi pemilu 2014 dimenangkan sang selebriti Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla. Beberapa hari masa jabatanya Jokowi-JK langsung menaikan harga BBM. Titik paling krusial desain neoimperialisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah dengan memperpanjang Kontrak Karya (KK) PT Freeport McMoran dan Kampanye ikut sertanya indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Terkhusus pada MEA, memperhatikan kesiapan pemerintah dalam menyambut MEA dipenghujung tahun, dan bagaimana pemerintah membekali masyarakat agar siap menghadapi MEA. Berkaca pada pendapatan perkapita Indonesia yang saat ini berada dalam posisi USD 4,300 miliar, bandingkan dengan pendapatan perkapita Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya. Walau Indonesia berada pada urutan ke 5 dibawah Thailand dan diatas philiphin, tetapi posisi pendapatan perkapita seperti itu tetap menggambarkan indikator standar dan kesejahteraan hidup masih dalam  posisi timpang.
Ketimpangan kesejahteraan hidup (kemiskinan) sebesar 27,73 juta jiwa. Dalam kacamata rezim itu merupakan suatu penurunan yang berhasil ditekan dari posisi 14,15% menurun ke posisi 10,96%. Untuk mengatakan kemiskinan menurun, yang mesti diperhatikan berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah sehingga berhasil menekan kemiskinan.  Penekanan kemiskinan tidak sebanding dengan output anggaran sebesar Rp 138 triliuan.
Penekanan kemiskinan tidak menjadi berarti, setelah keputusun plin-plan Jokowi JK  menaik turunkan harga BBM yang berujung pada kerapuhan keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), naiknya sejumlah harga barang pokok yang jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dapat memperburuk rantai ekonomi. Buruknya rantai ekonomi juga makin parah dikarenakan persoalan kesehatan dikembalikan kepada rakyat dengan penerapan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
Kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA dipenghujung tahun terlihat dengan penerbitan Inpres No 11 tahun 2011 (Masa SBY – Boediono), tentang pelaksanan koitmen blue print MEA yang melahirkan renstra penguatan daya saing ekonomi berupa peluncuran Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI), program aku cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan dan pemerintahan .
Peluncuran mega proyek MP3EI yang memaktub proyek infrastruk, proyek sektor rill dan pengembangan SDM-Iptek, secara langsung Indonesia dijadikan sebagai lapak dagang raksasa bagi modal asing dan swasta, dengan pemerintah Indonesia sebagai pemilik tempatnya. Pemerintah Indonesia yang merupakan pemilik tempat, tetapi tidak punya kuasa atas pembangunan tersebut. Mega proyek untuk kelancaran MEA nilai investasinya mencapai Rp. 4.662,7 Triliun dan 35% diantaranya diperoleh dari pihak swasta. Pemerintah juga berusaha menggaet para investor dari luar negeri diberbagai kesempatan. Selain para investor ASEAN, pemerintah juga mengundang investor Amerika Serikat, Rusia, dan Australia untuk menanamkan modal pada proyek tersebut termasuk infrastruktur.
MEA yang didalamnya terdapat konstruksi MP3EI, juga tidak lepas dari peran Negara-negara dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, WB, dan ADB, dan lembaga tersebut juga menyiapkan dana untuk mendukung proyek infrastruktur, yang ditengarai pada kuartal pertama tahun ke tiga pelaksanaan MP3EI telah menyerap investasi sebesar Rp 854 Trliun (Tahun 2016).
Program Aku Cinta Indonesia (ACI) dan penguatan sector UMKM  sebagai pengembangan ekonomi masyarakat diadakan sebagai renstra dengan asumsi, karena nilai ekspor pada awal januari 2015 sampai pertengahan pebruari mengalami penurunan 9,03 persen dari angka USD 14,62 persen. Sementara, Pembangunan, perbaikan infrastruktur dan sosial masih berputar disekitaran pulau jawa. Jika hal tersebut masih berlangsung ini dapat mengakibatkan atmosfer sosial bagi daerah lain. Sebagai contoh intensitas pembangunan di papua dan Maluku tidak sepadan dengan daerah lain di Indonesia timur. Sungguh jika ini terus terjadi maka gempa sosial yang berujung pada kerusakan ekonomi akan terjadi.
MEA bukan hanya inisiatif beberapa kepala Negara yang tergabung didalamnya, tetapi juga output pikitan dari beberapa Negara maju diluar ASEAN termasuk pemilik modal. Setelah krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa, maka para pemilik modal tertarik menggarap ASEAN. ASEAN dipandang memiliki total perdagangan yang naik dari USD 17,14 triliun ke USD 72,3 triliun. Indonesia mendapat pengecualian, walaupun dengan pendapatan perkapita 4,30 M. Indonesia merupakan santapan empuk yang telah dibagi dalam masing-masing koridor ekonomi yang memiliki tema sesuai dengan potensinya. Koridor ekonomi Sumatra sebagai “Sentra Produksi dan pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”, Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”, Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.
Memisahkan pulau dengan kondisi ekonomi yang sesuai dengan temanya merupakan bentuk baru pengkonsentrasian wilayah – wilayah untuk dieksploitasi para pemilik modal. MP3EI sebagai bagian dari renstra MEA merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk membantu investor menemukan daerah-daerah baru dengan kekhususan masing-masing dan mempermudah para pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Data diatas merupakan sebagian dari banyaknya desain neoimperialisme melalui senjata neoliberalisme yang dilaksanakan oleh pemerintahan pada beberapa masa. Neoliberalisme yang merupakan tatik neoimperialisme . Secara normatif jika dbawa kepada pembahasan konstitusi, ekonomi konstitusi tidak menghendaki neoliberalisme sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 33 “Bumi air dan seisinya digunakan seluas-luas untuk kemakmuran rakyat”. Maka bertentangan dengan UU Penanaman modal asing, UU Migas, dan berbagai UU yaang syarat kepentingan asing.

Dari data yan telah dibahas kita juga mengetahui bahwa indonesia sepenuhnya menjalankan peta ekonomi yang berbasis Konsensus Washington. Dengan kata lain indonesia, sepenuhnya menerapkan ekonomi pasar bebas (Neoliberalisme) yang diatur oleh pemilik modal dan diukur dengan harga global, serta diatur ADB, IMF dan WB. Penerapan ekonomi neoliberal secara tegas menyatakan bahwa ekonomi konstitusi tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Seluruhnya, indonesia merupakan negara yang berideologikan Kapitalisme neoliberal.

Beberapa masa pemerintahan yang dibangun berlandaskan hutang merupakan taktik neoimperialisme AS untuk mengembangkan hegemoninya, dan mencegah munculnya kembali abad keemasan (baca : Khilafah). Lahirnya berbagai bentuk aturan dan impementasi kerja pemerintah, merupakan aturan dan kerja yang berbasisi hutang yang menjadi pintu gerbang neoliberalisme

Desain neoimperialisme dengan senjata ekonomi neoliberalisme maka dapat dipastikan, kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan dalam konteks neoliberalisme adalah kepastian. Neoliberalisme yang tidak mencerminkan konsep kepemilikan yang jelas untuk menjamin terciptanya distribusi sumber daya ekonomi kepada seluruh wargana negara, akibatnya segala sesuatu selalu bersifat bebas untuk dimiliki individu.

Disinilah kaum muslimin harus sadar dan andil dalam perjuangan mengembalikan kejayaan islam dalam penegakan negara Khilafah. Sebab, negara khilafah merupakan negara yang mampu merancang ekonominya secara mandiri berdasarkan pemikiran komprehensif yang dianutnya, yaitu akidah islam. Kebijakan ekonomi negara khilafah berupa hukum-hukum syariah yang digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Politik ekonomi dalam islam menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan tersier yang sepenuhnya diatur oleh negara.. [] Wallahu a’lam bishawab //Harly Yudha Priyono

Sumber :
1.       Abdurrahman Al Maliki (2009). Politik Ekonomi Islam.
2.       Anonim (2009). Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara
3.       Jason Van Bergen. www.investopedia.com : 6 Factors That Influence Exchange Rates. Diakses 03 Juni 2015
4.       Edwin : businesknowledge.blogspot.com. Labels: artikel bisnis, Bisnis, business and management, business how, business knowledge, ekonomi, entrepreneur, knowledge, management of business, Marketing, Pakto 88, pemasaran, perbankan. Diakses 04 Juni 2015
5.       Sumber data tulisan dari hasil olahan tulisan-tulisan: Rizal Ramli (RR) , Salamuddin Daeng (SD) , Tjatur Sapto   Edi (TSE) , Fuad Bawazier (FB) , Kwik Kian Gie (KKG), Marwan Batubara, Didik Rachbini. Diakese 05 Juni 2015
6.       Hidayatullah Muttaqin (2009). Jurnal Ekonomi Ideologis