Minggu, 07 Juni 2015

Desain Neoimperialisme melalui senjata Neoliberalisme Dari Berbagai Rezim




Ketika islam masuk di nusantara pada abad ke-7 M dan ditandai pula dengan diterapkannya syariah islam, secara politik islam sudah dilegalisasikan di dalam kekuasaan. Seiring dengan berdirinya Kesultanan Islam pertama, yakni kesultanan perlak (840-1292 M). Secara institusi islam diterapkan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan budaya. Namun, tatkala kolonialisme menghantam nusantara, sampai berselang sejarah kaum muslim nusantara  mampu menghantaman mundur penjajah, sesungguhnya kolonialisme belum ‘pulang’ dari tanah nusantara bahkan sampai bergatinama menjadi indonesia, kolonialisme masih ada!.

Kolonialisme dalam bentuk dan strategi baru dikenal dengan istilah neoimperialisme. Neoimperialisme mulai di desain oleh Amerika serikat (AS) menjelang berakhirnya perang dunia II. Konstruksi politik jajahan AS dibuat untuk melestarikan penjajahannya itu sendiri, dengan cara memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya dan diikat dengan utang. Taktik dan intervensi Amerika Serikat dalam melangsungkan neoimperialismenya tergambar ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA/ Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 1 Mei 1963 memutuskan menyerahkan Irian Barat menjadi bagian dari indonesia,saat itu Irian Barat masih menjadi bagian daerah jajahan belanda.

intervensi selanjutnya dibuka cukup lebar oleh proklamator bangsa, pada tahun 1963 AS melalui Internatioanl Monetary Found (IMF) memberikan peminjaman terhadap indonesia sebesar USD 17 juta. Selang pergantian Pemerintahan dari Soekarno ke Pemerintahan Soeharto, sikap soeharto terhadap modal asing sangat ‘vulgar’ dibanding soekarno yang bersembunyi dibalik konsep marhaenismenya. Sikap pro Soeharto pada modal asing dan semakin jatuhnya Indonesia pada jurang neoimperialisme terbukti dengan undang-undang (UU) pertama yang ditandatangani Soeharto yakni UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dari dua desain politik jajahan diatas yakni penyerahan Iriang Barat dari UNTEA yang merupakan lembaga AS terhadap Indonesia pada tahun 1963 dan penandatanganan UU Modal Asing menghasilkan izin tambang PT. Freeport Sulphur (Sekarang McMoran)  dengan jangkan waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981, walau tambang tersebut telah beroprasi sejak tahun 1972.

Utang luar negri (ULN) sebesar USD 2,1 Miliar yang sebagian merupakan warisan ULN dari rezim Soekarno kepada rezim suharto. Banyaknya hutang yang diwariskan rezim Soekarno terhadap rezim Soeharto, tidak membuat Soeharto untuk berhenti berhutang. Kedekatan Soeharto terhadap Blok Barat dan beberapa Lembaga donor seperti World Bank (WB) dan IMF. Kedekatan tersebut tidak lepas dari desain politik AS yang menjadikan Rezim Soeharto mendapatkan komitmen pinjaman baru sebesar Rp 46,88 triliun tiap tahun selama kurun 32 tahun Soeharto menjabat.

Membumbungnya hutang pada rezim soeharto tidak lantas menjadikan kondisi indonesia membaik. Fokus soeharto memanfaatkan ULN menuju pembanguanan, terutama mengarahkan Indonesia menjadi negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi rill masyarakat pada saat itu yang merupakan masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kesiapan soeharto menuju  arah industrialisasi tidak sejalan dengan frame edukasi masyarakat. Selain persoalan pendidikan, monopoli impor menyebabakan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang sama masuknya dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan, memungkinkan sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri secara tidak transparansi.

Saat indonesia di era Soeharto terjadi kesenjangan produktiftas berkaitan dengan lemahnya alokasi aset  ataupun faktor produksi, seperti alokasi aset hutang ke arah pembangunan yang tidak merata dan sentralisasi ibu kota. Faktor produksi industrialisasi digalakan secara penuh tanpa pemerataan pendidikan, dan produksi agrari mengalami sumbatan modal sehingga menyebabkan peringkat indonesia turun dari ekspor menjadi swasembada beras. Ketergantungan pada utang luar negeri dan desain liquiditas yang mengharuskan pemerintah membayar kerugian perusahaan swasta, maka desain politik AS dengan konsep neoimperialisme terbaca ketika rezim jago utang utang meningkatkan intensitas peminjaman sekitar Rp 48,88 trliun tiap tahun yang berasal dari IMF dan WB. Penandatanganan  Leter of Intent (LoI) yang merupakan syarat dari Rp. 48,8 triliun per tahun mengharuskan Indonesia melaksanakan butir LoI tersebut, yakni penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), memberi peluang masuknya perusahaan multi nasional, privatisasi BUMN, (Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang ).

Bersamaan  dengan itu, ketika indonesia jatuh dalam Foreign Exchange Market (Forex)/ Pasar Valuta Asing (Valas), IMF dan WB menggucang tubuh indonesia melalui Bank Sentral/ Bank Indonesia (BI). Ketika pergerakan market money meninggi, IMF dan WB memanfaatkan Returtn on Investment / Laba atas Investasi (RoI). Dalam rumus neoimperialisme kapitalisme, mekanisme liquiditas menjadi senjata ketika market money dalam Forex mulai meningkat, maka dalam kejadian ini IMF dan WB meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, mau tidak mau Bank Sentral/ BI harus menggunakan cadangan devisa untuk membayar jatuh tempo dan menstabilkan pasar. Pembayaran yang jatuh tempo bukan hanya berkenaan dengan Rp, 48,88 triliun peminjaman. Bank Sentral juga menjalalankan program liquiditas terhadap 16 perusahaan terutama perusahaan Bank. Program liquiditas yang dilaksanakn indonesia untuk 16 perusahaan, menyebabkan perusahaan tersebut mengadakan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), menaikan tingkat harga dan bahkan gulung tikar. Cadangan devisa Bank Sentral anjlok akibat liquiditas yang harus dipenuhi kepada IMF dan World Bank, mendorong pemerintahan soeharto melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal nasional dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi tersebut kembali digunakan untuk membayar liquiditas kepada IMF dan WB.

Desain neoimperialisme yang dilaksanakan tubuh pemerintahan Soeharto tidak lepas dari kreasi teknokrat pro liberalisme seperti, Soemitro Djojohadikusomo (Menteri Perdagangan), Widjojo Nitisastro (Kepala Bappenas), Emil Salim (Wakil Ketua Bappenas), Ali Wardhana (Menteri Keuangan), Subroto (Dirjen Pemasaran dan Perdagangan), Moh. Sadli (Ketua Tim Penenanaman Modal Asing), dan Sudjatmoko (Dubes RI di Washington). Mereka semua para intelektual yang mengenyam pendidikan barat. Melalui Paul Hoffman (Ford Foundation) AS berhasil mendesain Neoimperialisme dalam bentuk Intelectual Frame. Masih dalam pemerintahaan Soeharto, Desain Neoimperialisme dalam pemerintahanya juga dilaksanakan melalui bentuk peraturan perbankan yang di implementasikan dalam Pakto 88 (Paket deregulasi 27 Oktober 1998) yang merupakan aturan paling liberal pada zamannya dibidang perbankan. Dalam peraturan tersebut mengizinkan bank-bank asing lama dan yang baru masuk membuka cabangnya di beberapa kota.

Lengsernya soeharto pada tahun 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie. Kado pemerintahan Soeharto kepada Habibi yakni warisan hutang yang mencapai USD 53 miliar ditambah hutang Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga total hutang pemerintahan Habibie mencapai USD 171 miliar. Proses akumulasi hutang pun terus berlanjut hingga capaian yang paling besar sekitar USD 178 miliar.

Memasuki pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi penurunan dari USD 178 miliar yang merupakan warisan hutang pemerintahan B.J Habibie, ke 157 USD. Turan hutang bukan berarti menyusutnya neoimperialime barat.

Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, gaung Neoimperialisme dengan semangat Neoliberalisme semakin menjadi-jadi. Hal itu terlihat dari produk yang merupakan output pemerintahan Putri Bapak Presiden Sang hobi orasi (Baca : Soekarno) ini, diantaranya UU Migas, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air. Mengawati juga menyerahkan pengelolaan ladang gas LNG (Liquid Natural Gas) Tangguh kepada cina. Privatisasi Indosat juga dilakukan yang kemudian dijual dengan harga saham mayoritas kepada Tamasek sebuah perusahaan telekomunikasi asal Singapura, padahal ketika itu provit Indosat sangat menguntungkan di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tahun 2004 suksesi kepemimpinana dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Peralihan tahun dengan pemerintahan baru sedikitpun tidak mampu merubah keadaan. Hegemoni asing sebagai desain neoimperialisme dengan kekuatan neoliberalisme semakin menunjukkan eksistensinya. Blok Cepu diserahkan ke Exxon Mobile, buktinyata dari realitas kebijakan ekonomi neoliberal yang di adopsi oleh pemerintahan SBY. Masa pemerintahan SBY tercatat empat kali menaikan Harga BBM (3 kali ketika JK Wapres, 1 Kali ketika Boediono Wapres). Bahkan di tahun 2005, BBM mengalami kenaikan sebesar 160% dari masa seblumnya. Selain itu juga, pengesahan UU No. 25/2000, telah berdampak pada terbukanya pintu masuk bagi para investor asing yang ingin merampok kekayaan alam Indonesia. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa desain neoimperialisme melalui neoliberalisme adalah ideologi ekonomi yang diusung oleh rezim pemerintahan SBY baik pada saat duetnya dengan JK maupun Boediono.

Neoimperialisme dengan senjata neoliberalisme pada pemerintahan SBY, menjadikan UU Migas dan UU Penanaman Modal sangat kental nuansa liberalisasi. Bahkan kedua UU tersebut dilahirkan dalam rangka liberalisasi ekonomi yang digencarkan oeh IMF, WB, Asian Development Bank (ADB), dan World Trade Organisation (WTO). Semangat neoliberalisme yang dijalankan pemerintahan SBY sebagai desain neoimperialisme, dengan bangganya SBY melaporkan kepada United States Agency for International Development/ Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) bahwa banyak UU bidang energi yang sesuai dengan pesanan asing.


Pemerintahan SBY – Boediono telah tutup masa, dan kompetisi pemilu 2014 dimenangkan sang selebriti Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla. Beberapa hari masa jabatanya Jokowi-JK langsung menaikan harga BBM. Titik paling krusial desain neoimperialisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah dengan memperpanjang Kontrak Karya (KK) PT Freeport McMoran dan Kampanye ikut sertanya indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Terkhusus pada MEA, memperhatikan kesiapan pemerintah dalam menyambut MEA dipenghujung tahun, dan bagaimana pemerintah membekali masyarakat agar siap menghadapi MEA. Berkaca pada pendapatan perkapita Indonesia yang saat ini berada dalam posisi USD 4,300 miliar, bandingkan dengan pendapatan perkapita Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya. Walau Indonesia berada pada urutan ke 5 dibawah Thailand dan diatas philiphin, tetapi posisi pendapatan perkapita seperti itu tetap menggambarkan indikator standar dan kesejahteraan hidup masih dalam  posisi timpang.
Ketimpangan kesejahteraan hidup (kemiskinan) sebesar 27,73 juta jiwa. Dalam kacamata rezim itu merupakan suatu penurunan yang berhasil ditekan dari posisi 14,15% menurun ke posisi 10,96%. Untuk mengatakan kemiskinan menurun, yang mesti diperhatikan berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah sehingga berhasil menekan kemiskinan.  Penekanan kemiskinan tidak sebanding dengan output anggaran sebesar Rp 138 triliuan.
Penekanan kemiskinan tidak menjadi berarti, setelah keputusun plin-plan Jokowi JK  menaik turunkan harga BBM yang berujung pada kerapuhan keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), naiknya sejumlah harga barang pokok yang jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dapat memperburuk rantai ekonomi. Buruknya rantai ekonomi juga makin parah dikarenakan persoalan kesehatan dikembalikan kepada rakyat dengan penerapan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
Kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA dipenghujung tahun terlihat dengan penerbitan Inpres No 11 tahun 2011 (Masa SBY – Boediono), tentang pelaksanan koitmen blue print MEA yang melahirkan renstra penguatan daya saing ekonomi berupa peluncuran Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI), program aku cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan dan pemerintahan .
Peluncuran mega proyek MP3EI yang memaktub proyek infrastruk, proyek sektor rill dan pengembangan SDM-Iptek, secara langsung Indonesia dijadikan sebagai lapak dagang raksasa bagi modal asing dan swasta, dengan pemerintah Indonesia sebagai pemilik tempatnya. Pemerintah Indonesia yang merupakan pemilik tempat, tetapi tidak punya kuasa atas pembangunan tersebut. Mega proyek untuk kelancaran MEA nilai investasinya mencapai Rp. 4.662,7 Triliun dan 35% diantaranya diperoleh dari pihak swasta. Pemerintah juga berusaha menggaet para investor dari luar negeri diberbagai kesempatan. Selain para investor ASEAN, pemerintah juga mengundang investor Amerika Serikat, Rusia, dan Australia untuk menanamkan modal pada proyek tersebut termasuk infrastruktur.
MEA yang didalamnya terdapat konstruksi MP3EI, juga tidak lepas dari peran Negara-negara dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, WB, dan ADB, dan lembaga tersebut juga menyiapkan dana untuk mendukung proyek infrastruktur, yang ditengarai pada kuartal pertama tahun ke tiga pelaksanaan MP3EI telah menyerap investasi sebesar Rp 854 Trliun (Tahun 2016).
Program Aku Cinta Indonesia (ACI) dan penguatan sector UMKM  sebagai pengembangan ekonomi masyarakat diadakan sebagai renstra dengan asumsi, karena nilai ekspor pada awal januari 2015 sampai pertengahan pebruari mengalami penurunan 9,03 persen dari angka USD 14,62 persen. Sementara, Pembangunan, perbaikan infrastruktur dan sosial masih berputar disekitaran pulau jawa. Jika hal tersebut masih berlangsung ini dapat mengakibatkan atmosfer sosial bagi daerah lain. Sebagai contoh intensitas pembangunan di papua dan Maluku tidak sepadan dengan daerah lain di Indonesia timur. Sungguh jika ini terus terjadi maka gempa sosial yang berujung pada kerusakan ekonomi akan terjadi.
MEA bukan hanya inisiatif beberapa kepala Negara yang tergabung didalamnya, tetapi juga output pikitan dari beberapa Negara maju diluar ASEAN termasuk pemilik modal. Setelah krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa, maka para pemilik modal tertarik menggarap ASEAN. ASEAN dipandang memiliki total perdagangan yang naik dari USD 17,14 triliun ke USD 72,3 triliun. Indonesia mendapat pengecualian, walaupun dengan pendapatan perkapita 4,30 M. Indonesia merupakan santapan empuk yang telah dibagi dalam masing-masing koridor ekonomi yang memiliki tema sesuai dengan potensinya. Koridor ekonomi Sumatra sebagai “Sentra Produksi dan pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”, Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”, Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasioanal”, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.
Memisahkan pulau dengan kondisi ekonomi yang sesuai dengan temanya merupakan bentuk baru pengkonsentrasian wilayah – wilayah untuk dieksploitasi para pemilik modal. MP3EI sebagai bagian dari renstra MEA merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk membantu investor menemukan daerah-daerah baru dengan kekhususan masing-masing dan mempermudah para pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Data diatas merupakan sebagian dari banyaknya desain neoimperialisme melalui senjata neoliberalisme yang dilaksanakan oleh pemerintahan pada beberapa masa. Neoliberalisme yang merupakan tatik neoimperialisme . Secara normatif jika dbawa kepada pembahasan konstitusi, ekonomi konstitusi tidak menghendaki neoliberalisme sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 33 “Bumi air dan seisinya digunakan seluas-luas untuk kemakmuran rakyat”. Maka bertentangan dengan UU Penanaman modal asing, UU Migas, dan berbagai UU yaang syarat kepentingan asing.

Dari data yan telah dibahas kita juga mengetahui bahwa indonesia sepenuhnya menjalankan peta ekonomi yang berbasis Konsensus Washington. Dengan kata lain indonesia, sepenuhnya menerapkan ekonomi pasar bebas (Neoliberalisme) yang diatur oleh pemilik modal dan diukur dengan harga global, serta diatur ADB, IMF dan WB. Penerapan ekonomi neoliberal secara tegas menyatakan bahwa ekonomi konstitusi tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Seluruhnya, indonesia merupakan negara yang berideologikan Kapitalisme neoliberal.

Beberapa masa pemerintahan yang dibangun berlandaskan hutang merupakan taktik neoimperialisme AS untuk mengembangkan hegemoninya, dan mencegah munculnya kembali abad keemasan (baca : Khilafah). Lahirnya berbagai bentuk aturan dan impementasi kerja pemerintah, merupakan aturan dan kerja yang berbasisi hutang yang menjadi pintu gerbang neoliberalisme

Desain neoimperialisme dengan senjata ekonomi neoliberalisme maka dapat dipastikan, kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan dalam konteks neoliberalisme adalah kepastian. Neoliberalisme yang tidak mencerminkan konsep kepemilikan yang jelas untuk menjamin terciptanya distribusi sumber daya ekonomi kepada seluruh wargana negara, akibatnya segala sesuatu selalu bersifat bebas untuk dimiliki individu.

Disinilah kaum muslimin harus sadar dan andil dalam perjuangan mengembalikan kejayaan islam dalam penegakan negara Khilafah. Sebab, negara khilafah merupakan negara yang mampu merancang ekonominya secara mandiri berdasarkan pemikiran komprehensif yang dianutnya, yaitu akidah islam. Kebijakan ekonomi negara khilafah berupa hukum-hukum syariah yang digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Politik ekonomi dalam islam menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan tersier yang sepenuhnya diatur oleh negara.. [] Wallahu a’lam bishawab //Harly Yudha Priyono

Sumber :
1.       Abdurrahman Al Maliki (2009). Politik Ekonomi Islam.
2.       Anonim (2009). Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara
3.       Jason Van Bergen. www.investopedia.com : 6 Factors That Influence Exchange Rates. Diakses 03 Juni 2015
4.       Edwin : businesknowledge.blogspot.com. Labels: artikel bisnis, Bisnis, business and management, business how, business knowledge, ekonomi, entrepreneur, knowledge, management of business, Marketing, Pakto 88, pemasaran, perbankan. Diakses 04 Juni 2015
5.       Sumber data tulisan dari hasil olahan tulisan-tulisan: Rizal Ramli (RR) , Salamuddin Daeng (SD) , Tjatur Sapto   Edi (TSE) , Fuad Bawazier (FB) , Kwik Kian Gie (KKG), Marwan Batubara, Didik Rachbini. Diakese 05 Juni 2015
6.       Hidayatullah Muttaqin (2009). Jurnal Ekonomi Ideologis